• OJK Beri Stimulus Perusahaan Perasuransian

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru yang memberikan stimulus bagi perusahaan perasuransian, termasuk asuransi syariah dan dana pensiun. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak pelemahan kondisi keuangan global. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong stabilitas pasar keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan perusahaan perasuransian dan dana pensiun.

  • OJK Beri Stimulus BUS dan UUS

    Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai dapat memengaruhi kinerja dan kondisi industri perbankan termasuk perbankan syariah sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk merespon kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor: 12 /POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

  • OJK Anggarkan Rp0,09 Triliun untuk Keuangan Syariah

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan anggaran sebesar Rp0,09 triliun untuk mengembangkan sistem jasa keuangan syariah pada 2016.  Anggaran tersebut tidak termasuk untuk kegiatan Festival Pasar Syariah yang masuk dibidang penguatan ekonomi kerakyatan / sektor produktif.

  • Kuartal IV 2014, Aset IKNB Syariah Naik 23,7%

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan perkembangan industri keuangan non bank syariah (IKNB) sepanjang kuartal IV 2014. Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 23,7% dibandingkan periode sebelumnya dengan industri Pembiayaan Syariah sebagai pemilik pangsa pasar syariah terbesar sebanyak 58,2%. 

    Sampai dengan periode laporan, jumlah perusahaan perasuransian syariah sebanyak 49 entitas, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 48 entitas (termasuk empat perusahaan modal ventura syariah), dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak tiga entitas. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah mengalami penambahan satu entitas.

  • Kontribusi IKNB Syariah Ditargetkan Meningkat

    Pada tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melanjutkan dan meningkatkan program-program dalam rangka peningkatan kontribusi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) pada pembangunan nasional. Disamping itu di 2016 OJK bertekad meningkatkan service of excellence kepada industri keuangan non bank.

  • Kemenkeu - IDB Selenggarakan Kursus tentang Sukuk

    Kementerian Keuangan dan Islamic Research and Training Instritute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB) menyelenggarakan Regional Training Course on Sukuk: Sharia and Operational Aspects. Acara ini berlangsung mulai dari Senin – Jumat (25-29 Mei 2015).

  • Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah Terus Meningkat

    Industri asuransi syariah di Indonesia terus tumbuh. Terbukti sampai Agustus 2015, jumlah perusahaan asuransi syariah Indonesia telah menjadi 52. Naik dari posisi tahun lalu yang hanya  49 perusahaan. Jumlahnya diyakini akan terus bertambah, karena pada saat ini ada beberapa izin asuransi syariah, baik unit maupun full fledged masih dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan. (OJK). Dalam waktu dekat, ada juga  korporasi perusahaan yang ingin mengembangkan unit syariah menjadi full fledged (spin off).

  • Insentif untuk Pasar Modal Syariah Segera Dikeluarkan


    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perkembangan industri pasar modal syariah. Untuk kepentingan itu, dalam waktu dekat OJK akan mengeluarkan berbagai insentif. Salah satunya dalam bentuk bentuk penyesuaian tarif pungutan produk syariah yang sekarang masih dalam kajian internal OJK.

  • IDB Dukung Pendirian Pusat Keuangan Mikro Indonesia

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didukung oleh Islamic Development Bank (IDB) akan mendirikan pusat pengembangan lembaga keuangan mikro dan inklusi keuangan.Dukungan IDB dalam program tersebut merupakan bagian dari Nota Kesepakatan antara OJK dan IDB yang ditandatangani di kantor pusat IDB di Jeddah, Rabu (7/8).Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Presiden IDB, Ahmad Mohamed Ali menandatangani nota kesepakatan yang antara lain juga mencakup kerjasama pengembangan program inklusi keuangan.

  • Hasil Pertemuan MUI, OJK, Pemerintah dan BPJS Kesehatan

     

    Dalam rangka menjernihkan anggapan haramnya penyelenggaraaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menfasilitasi sejumlah pihak terkait untuk duduk bersama membahas isu tersebut. Dalam kesempatan tersebut, unsur-unsur yang terkait, seperti BPJS Kesehatan, MUI, OJK, Kemeterian Keuangan dan Kementerian Kesehatan menandatangani tiga kesepakatan. Berikut, kami sarikan hasil dari kesepakatan tersebut.

  • Expo iB Vaganza Jakarta Digelar


    Kegiatan expo iB Vaganza digelar di Jakarta. Acara yang dilaksanakan 3 - 6 September ini digelar di Mal Pejaten Village. Sepanjang tahun ini, iB Vaganza telah diselenggarakan di beberapa kota. Seperti, Solo, Mataram, Makasar, Purwokerto, Bengkulu, Bogor, Balikpapan, Banjarmasin dan Semarang.

  • Dua Bank Syariah Raih Penghargaan ARA 2014

     

    PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri memperoleh penghargaan Annual Report Award atau ARA 2014 untuk kategori Private Keuangan Non Listed. ARA 2014 merupakan penyelenggaraan yang ke-14, dengan mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Informasi untuk Memenangkan Persaingan Bisnis dalam Era Integrasi Ekonomi ASEAN”. ARA terselenggara atas kerjasama tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, PT. Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

  • Danareksa Kelola Reksa Dana Syariah Rp338 Miliar

     

    Danareksa Investment Management mencatatkan dana kelolaan (under asset management/AUM) reksa dana syariah miliknya sebesar Rp338 miliar. Capaian tersebut meningkat 10% dari kisaran Rp308 miliar di awal tahun ini. Kondisi itu cukup menggembirakan apalagi sejak beberapa bulan terakhir kondisi pasar modal sedang tidak menentu yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam maupun luar negeri.

  • Berikut Peraturan Pasar Modal Syariah yang Akan Dikeluarkan:

    Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan segera mengeluarkan beberapa paket kebijakan terkait pasar modal syariah. Paket kebijakan tersebutterdiri dari 5 (lima) peraturan yang merupakan penyempurnaan atas peraturan lama dan 1 (satu) peraturan baru, yaitu:

  • Berikut Penyelenggara Jasa Pasar Modal Syariah

    Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut.

  • 20 Emiten Sahamnya Keluar dari Efek Syariah

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode I 2015. Dalam daftar yang mulai berlaku pada 1 Juni 2015 tersebut, ada 20 emiten yang sahamnya keluar dari DES. Emiten yang sahamnya tidak masuk DES karena tidak memenuhi kriteria dan tidak menyampaikan data tambahan informasi pendapatan non-halal.

  • 17 Emiten Masuk Daftar Efek Syariah


    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan 331 saham Emiten dan Perusahaan Publik. Sebanyak 17 emiten yang sahamnya masuk Daftar Efek Syariah periode II 2015, namun tidak masuk dalam DES periode I 2015.Disisi lain, 20 emiten sahamnya tidak masuk DES pada periode ini karena tidak memenuhi kriteria saham syariah. Yaitu, memiliki rasio hutang berbasis bunga lebih dari 45% atau rasio pendapatan non halal lebih dari 10%.

  • Pinjaman ADB Bantu Indonesia Ciptakan Keuangan Inklusif

    Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman program senilai USD400 juta untuk membantu Indonesia memperkuat sektor keuangannya, termasuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi rumah tangga miskin. Juga mendorong diversifikasi produk, termasuk makin banyaknya instrumen modal berbasis syariah.