• Permintaan 4 Seri SBSN Capai Rp. 3,25 Triliun

    Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara seri SPN-S 11092015 (reopening), PBS006 (reopening), PBS007 (reopening) dan PBS008 (reopening) melalui sistem pelelangan Bank Indonesia pada Selasa, 24 Maret 2015. Total penawaran yang masuk sebesar Rp. 3,25 triliun. 

  • Pengembangan Keuangan Syariah Membutuhkan Sinergi

    Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi terbesar adalah Jawa Timur. Sekitar 96,76% penduduk Jatim, atau 36,65 juta jiwa, adalah pemeluk Islam. Ekonomi dan keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang pesat dapat menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pengembangannya, sangat diperlukan sinergi dari berbagai institusi Pusat maupun daerah, termasuk Bank Indonesia sebagai bank sentral.

  • Pemerintah Lelang 4 Seri SBSN

    Pemerintah Indonesia akan melakukan lelang penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015. Seri-seri SBSN yang akan dilelang adalah SBSN berbasis proyek (Project Based Sukuk) yaitu seri PBS006 (reopening), PBS007 (reopening) dan PBS008 (reopening). Selain itu juga akan dilelang Sukuk Negara dengan seri SPN-S 11092015 (reopening) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2015.

  • Pelunasan Biaya Haji akan Gunakan Rupiah

    Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

  • Layanan Keuangan Digital Diperkenalkan kepada Pesantren

    Layanan Keuangan Digital (LKD) kini mulai diperkenalkan di pesantren. Hal itu dapat terlaksana setelah Bank Indonesia meluncurkan uji coba LKD di Pesantren Daarut Tauhiid di Bandung, Jawa Barat. Bekerja sama dengan tiga perusahaan telekomunikasi, yaitu PT Indosat, PT Telkomsel dan PT XL Axiata, uji coba ini diharapkan dapat membuka akses layanan keuangan lebih luas kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren, yang nantinya dapat berujung pada sektor keuangan formal. LKD adalah layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai agen dan memanfaatkan teknologi, contohnya telepon seluler.

  • Konsep Non Tunai Dukung Keuangan Syariah

    Dalam pengembangan konsep non tunai untuk mendukung transaksi keuangan syariah, Bank Indonesia menfokuskan kebijakannya pada tiga aspek utama. Pertama, pengembangan instrumen/layanan non tunai dilakukan dengan mengacu pada prinsip syariah, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat muslim. Kedua, pengembangan dilakukan dengan berbasis pada inovasi. Ketiga, dukungan ekosistem e-payment yang merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan layanan non tunai. Adanya dukungan tersebut membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, dalam sambutannya pada acara Seminar Layanan Non Tunai untuk Pembayaran Wakaf, Infak dan Shadaqah di Surabaya, 30 Oktober 2015.

  • Intan Baruprana Finance Peroleh Pembiayaan Murabahah

    PT Intan Baruprana Finance Tbk telah mendapatkan pinjaman dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan di masa mendatang.

  • Industri Keuangan Syariah Dunia Tumbuh 17,3% per tahun

    Pada tahun ini, Bank Indonesia mendapatkan kesempatan bertindak sebagai chairman Islamic Financial Services Board (IFSB). Salah satu peran yang dilakukan sebagai chairman tersebut adalah menjadi tuan rumah IFSB Annual Meeting yang dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2015 ini. Annual meeting pertama diselenggarakan 31 Maret sampai dengan 2 April 2015 di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 44 negara anggota IFSB yang terdiri dari bank sentral, otoritas jasa keuangan dan intitusi keuangan syariah.

  • Indonesia Luncurkan Dokumen Zakat Core Principles

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendar, mewakili Republik Indonesia meluncurkan dokumen Zakat Core Principles pada World Humanitarian Summit of United Nations di Istanbul, Turki pada tanggal 23 Mei 2016 lalu.

  • BI Usulkan Empat Langkah Pengembangan Ekonomi Syariah

    Bank Indonesia menawarkan empat langkah dalam percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Langkah pertama adalah regulasi dan kebijakan yang mendukung keuangan dan ekonomi syariah. Kedua, peningkatan pengetahuan mengenai ekonomi dan keuangan syariah bagi perbankan, pelaku usaha dan sektor keuangan. Ketiga, penyediaan model-model pembiayan ekonomi dan keuangan syariah. Keempat, penyelenggaraan inisiatif-inisiatif internasional seperti core principles zakat dan wakaf. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam pembukaan kegiatan edukasi keuangan syariah bagi pengusaha di Jawa Timur pada hari Rabu, 28 Oktober 2015.

  • BI Terbitkan Peraturan Lindung Nilai Syariah

    Bank Indonesia menerbitkan instrumen transaksi lindung nilai (hedging) syariah, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.

  • BI Susun Strategi Islamic Financial Inclusion

    Keberadaan penduduk muslim sebagai mayoritas di  Indonesia, belum didukung dengan penetrasi perbankan syariah dalam memfasilitasi  transaksi keuangan masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya pangsa perbankan syariah di Indonesia, yakni sebesar  4,7% per Agustus 2015.

  • BI Sosialisasikan Hedging Syariah

    Pengelolaan risiko nilai tukar bagi perbankan dan nasabah syariah menjadi semakin penting. Hal ini tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan aset bank syariah beberapa tahun terakhir serta potensi peningkatan transaksi valas baik oleh perbankan maupun nasabah syariah seperti dana haji dan umroh.

  • BI Luncurkan Buku Perjalanan Perbankan Syariah

    Perkembangan keuangan syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak awal tahun 1990. Munculnya pandangan mengenai hukum bunga yang dikemukakan oleh para ulama dan sarjana Islam, menjadi latar belakang bertumbuhnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kala itu, berbagai sudut pandang mengenai bunga dalam kegiatan perbankan, baik yang mendukung maupun yang menentang karena dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, mengemuka dan menjadi bahan diskusi berbagai kalangan.

  • BI Kaji Repo Syariah

    Bank Indonesia (BI) tengah mengkaji instrumen perjanjian tentang pembelian kembali (repo) syariah. Ada beberapa alasan yang membuat regulator perlu membuat instrumen repo syariah. Diantaranya adalah pola hubungan anak-induk dalam pengelolaan likuiditas tidak bisa seluruhnya mengatasi kebutuhan likuiditas bank syariah. Juga diperlukannya kemandirian dalam pengelolaan likuiditas akibat adanya kewajiban spin off UUS menjadi BUS.

  • BI Bersinergi dengan Lembaga Syariah

    Pada 31 Maret 2015 sampai dengan 2 April 2015 Bank Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan International Financial Services Board (IFSB) di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 44 negara anggota IFSB yang terdiri dari bank sentral, otoritas jasa keuangan dan intitusi keuangan syariah.

    Mengawali rangkaian acara pertemuan tahunan tersebut, Bank Indonesia (BI) bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/ MOU dalam rangka penguatan kerjasama dan koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

  • BI Berdayakan Pesantren

    Pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan pesantren merupakan bentuk tanggungjawab Bank Indonesia untuk ikut mendorong peran seluruh elemen masyarakat dalam pengembangan ekonomi nasional khususnya ekonomi dan keuangan syariah.

  • Berikut Lima Strategi BI Kembangkan Keuangan Syariah

    Prospek ekonomi dan keuangan syariah Indonesia semakin cerah. Industri keuangan syariah memiliki peluang yang besar untuk tumbuh di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kondisi makroekonomi juga terus membaik di tengah tekanan ekonomi global. Layanan industri keuangan syariah juga semakin beragam.

  • Keuangan Islam Didominasi Perbankan dan Pasar Modal

    Perkembangan industri jasa keuangan Islam masih didominasi oleh dua industri besar, yaitu sektor perbankan Islam dan pasar modal Islam dengan kontribusi masing-masing 80% dan 15%. Minat negara-negara besar non-Muslim seperti United Kingdom, Afrika Selatan, dan Luxemburg, untuk menerbitkan Sukuk global adalah hal yang monumental.