Pengembangan Keuangan Syariah Membutuhkan Sinergi

Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi terbesar adalah Jawa Timur. Sekitar 96,76% penduduk Jatim, atau 36,65 juta jiwa, adalah pemeluk Islam. Ekonomi dan keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang pesat dapat menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pengembangannya, sangat diperlukan sinergi dari berbagai institusi Pusat maupun daerah, termasuk Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Akselerasi Ekonomi Syariah”, yang diselenggarakan Bank Indonesia pada Selasa, 27 Oktober 2015, di Surabaya. Acara dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan dihadiri Asisten II Pemprov Jawa Timur, Hadi Prasetio, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan RI, Basuki Purwadi, Perwakilan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Suwendi, serta Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Imron Mawardi.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa syarat bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah adanya kebijakan yang mendorong ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, koordinasi antar pemerintah dan lembaga di tingkat pusat dan daerah menjadi sangat penting. Salah satu tantangan yang besar adalah untuk memunculkan awareness pada masyarakat dan mendorong agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi syariah. "Selain itu, dinyatakan perlunya pengembangan model-model pembiayaan syariah yang dapat diimplementasikan di pasar keuangan," kata dia seperti dilansir bi.go.id.

Lebih jauh lagi, Perry Warjiyo menyampaikan sinergi kebijakan dan pengaturan dari sisi makro dan mikro sangat penting dalam mendukung perkembangan pasar keuangan syariah. Selain itu, perlu adanya pengembangan produk pasar keuangan dan peningkatan efisiensi sektor keuangan. Seluruhnya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Meski memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang, penetrasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Pada 2015, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hanya sebesar 4,61%. Selain itu, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan syariah juga belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dua sektor utama industri keuangan syariah yaitu pasar modal meningkat dari -1,57% menjadi 3,09%, sementara perbankan menurun dari 13% menjadi hanya 9%. Sejalan dengan perlambatan ekonomi tersebut, pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan perbankan syariah pada Semester I 2015 juga belum optimal, masing-masing sebesar 9%, 7,29%, dan 6,66%. Sementara pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan pada Semester II 2014 masing-masing sebesar 13%, 11,41% dan 8,76%.

Di Jawa Timur, aset perbankan syariah pada Semester I 2015 adalah sebesar 11,56%, dibandingkan 15,65% pada Semester II 2014. Sejalan dengan itu, pertumbuhan pembiayaan Semester I 2015 pun mengalami penurunan, yaitu menjadi 29,01%, setelah sebelumnya mencapai 86,23% pada Semester II 2014. Sementara pertumbuhan DPK Semester I 2015 menjadi 11,49%, dari 18,92% pada Semester II 2014. Pertumbuhan DPK perbankan syariah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan konvensional, meski memang keduanya cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan berbagai indikator tersebut, tampak bahwa masih banyak tantangan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal inilah yang berusaha dijawab melalui diskusi dan seminar nasional dengan melibatkan berbagai lembaga ini. Dengan kompetensi dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan strategis, seminar diharapkan akan membawa hasil yang konkret bagi perkembangan ekonomi syariah Jawa Timur dan Indonesia. (her)