Layanan Keuangan Digital Diperkenalkan kepada Pesantren

Layanan Keuangan Digital (LKD) kini mulai diperkenalkan di pesantren. Hal itu dapat terlaksana setelah Bank Indonesia meluncurkan uji coba LKD di Pesantren Daarut Tauhiid di Bandung, Jawa Barat. Bekerja sama dengan tiga perusahaan telekomunikasi, yaitu PT Indosat, PT Telkomsel dan PT XL Axiata, uji coba ini diharapkan dapat membuka akses layanan keuangan lebih luas kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren, yang nantinya dapat berujung pada sektor keuangan formal. LKD adalah layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai agen dan memanfaatkan teknologi, contohnya telepon seluler.

Jumlah penduduk Indonesia yang belum terjangkau akses keuangan (unbanked) hingga saat ini masih sangat besar, yaitu 64% (survei Findex, 2014). Di sisi lain, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, sehingga memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan Islamic financial inclusion atau percepatan akses keuangan berbasis syariah. Kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi otoritas, khususnya terkait pendekatan dari sisi produk keuangan yang dapat mendorong masyarakat unbanked dan underbanked memiliki akses keuangan yang lebih mudah, murah dan aman. Demikian seperti yang dilansir oleh bi.go.id

Dalam usaha memperluas akses keuangan hingga ke seluruh pelosok Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 2014 meluncurkan LKD. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, LKD menggunakan produk uang elektronik, yaitu media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi, seperti pembayaran dan transfer. Untuk memiliki uang elektronik, masyarakat harus mendaftar kepada penyelenggara melalui agen LKD. Nilai uang elektronik sama dengan nilai yang disetor terlebih dahulu. Uang elektronik yang digunakan dalam LKD merupakan alat pembayaran dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, LKD merupakan produk yang sangat baik untuk mendukung Islamic financial inclusion dan merangkul masyarakat unbanked ke dalam sistem keuangan formal yang lebih luas.

Untuk menjangkau dan mempermudah penerimaan masyarakat, pengenalan LKD dapat dilakukan dengan pendekatan komunitas, salah satunya melalui pondok pesantren. Sebagai institusi pendidikan berbasis Islam yang khas Indonesia, pesantren memiliki akar kuat di masyarakat. Pesantren memiliki norma, jaringan kuat dan pengaruh besar hingga ke kalangan alumni-alumni santrinya dan masyarakat sekitar. Selain itu, pesantren juga telah memiliki unit usaha yang memiliki legalitas, yang telah berpengalaman melayani transaksi keuangan bagi masyarakat rural. Jaringan yang kuat dan unit usaha yang telah dimiliki tersebut menhjadikan pesantren sebagai institusi yang berpotensi besar untuk bertindak sebagai agen LKD.

Sisi lain yang integral dalam kelancaran produk LKD adalah sisi teknologi, yang terkait erat dengan penggunaan uang elektronik dalam LKD. Keunggulan dalam teknologi ini telah dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi, dengan tersedianya aplikasi uang elektronik yang menyatu dengan nomor telepon sebagai media alat pembayaran. Sebagai penerbit uang elektronik, perusahaan telekomunikasi dapat menjadi penyelenggara LKD yang ideal.

Untuk menggali potensi yang dimiliki pesantren maupun perusahaan telekomunikasi, Bank Indonesia memfasilitasi kerjasama antara Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dengan tiga perusahaan telekomunikasi dalam kegiatan uji coba LKD. Dalam uji coba ini, akan dibangun kebiasaan penggunaan LKD dalam transaksi di beberapa tempat seperti kantin, penginapan, swalayan, dan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, pemanfaatan LKD akan diperluas pula untuk menunjang transaksi-transaksi pembayaran yang dapat mendukung kegiatan pondok pesantren dan masyarakat antara lain transaksi pembayaran zakat, transfer pembayaran uang sekolah dari orang tua santri dan pembayaran gaji karyawan santri.

Dengan adanya elektronifikasi ini, aktivitas transaksi di lingkungan pesantren diharapkan menjadi lebih efisien, praktis, dan aman. Selain itu, dengan jaringan pesantren yang luas, kebiasaan penggunaan LKD dan uang elektronik diharapkan semakin meluas di masyarakat. Adanya perluasan ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk perluasan produk perbankan syariah. Pada gilirannya, uji coba ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga dan perekonomian daerah, sekaligus mensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai. (her)