OJK Harmonisasi Aturan Pasar Modal Syariah


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Yakni, saham yang diterbitkan oleh Emiten Syariah, Sukuk, Reksa Dana Syariah, Efek Beragun Aset (EBA) Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal.

Tujuan dari harmonisasi tersebut adalah memberikan relaksasi pengaturan dan kepastian hukum terkait efek syariah sehingga mempunyai level of playing field dengan efek konvensional. Sehingga diharapkan memberikan alternatif bagi dunia usaha untuk memperoleh pendanaan di Pasar Modal melalui penerbitan berbagai variasi efek syariah.Serta membuka peluang investasi bagi investor secara umum dan khususnya bagi investor yang memiliki preferensi syariah. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan dan pangsa pasar produk syariah di Pasar Modal.

"Saat ini sedang dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan OJK untuk  selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan. Diharapkan di triwulan III sudah dapat diterbitkan menjadi Peraturan OJK," jelas Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad dalam keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan, harmonisasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diambil OJK. Bertujuan menciptakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan menerbitkan dan menyesuaikan sejumlah peraturan di bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB).Kebijakan ini dikeluarkan OJK agar industri keuangan sebagai lokomotif bisa menarik rangkaian gerbong perekonomian nasional berjalan lebih cepat dan stabil guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan-kebijakan ini diyakini akan mampu menjaga pertumbuhan kredit perbankan, pertumbuhan pasar modal dan perkembangan Industri Keuangan Non Bank agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sesuai target,” kata Muliaman.

Untuk diketahui, OJK mengeluarkan 35 kebijakan dalam rangka mendorong stimulus perekonomian yang terdiri dari 12 kebijakan di sektor perbankan, 15 kebijakan di sektor Pasar Modal, empat kebijakan di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan empat kebijakan di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Beberapa kebijakan ini bersifat temporer selama dua tahun dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian ke depan. (her)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS