Produk Reksadana Syariah Bisa Berbasis Efek Syariah Luar Negeri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan POJK 19/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Peraturan tersebut merupakan relaksasi pengaturan batasan protofolio efek Reksa Dana Syariah dari 10% menjadi 20% pada satu efek syariah.

Dalam keterangan resminya, OJK menyebutkan pengaturan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi Manajer Investasi Reksa Dana Syariah untuk memenuhi pilihan Efek Syariah dalam protofolio yang saat ini masih terbatas jumlahnya.Pengaturan jenis produk baru reksa dana syariah yaitu Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri. Reksa Dana Syariah ini dapat berinvestasi 51% sampai 100% pada efek syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

Ada beberapa manfaat /  tujuan pengaturan tersebut, yakni,memberikan alternatif bagi para pemodal untuk melakukan diversifikasi sekaligus mengkanalisasi para pemodal yang selama ini melakukan investasi langsung di luar negeri. Menjembatani  pemodal asing untuk dapat memanfaatkan Manajer Investasi lokal untuk melakukan investasi pada efek luar negeri. Serta meningkatkan daya saing Pasar Modal Syariah Indonesia dalam menghadapi MEA.

Dia menjelaskan, pengaturan jenis produk baru reksa dana syariah yaitu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk, yaitu Reksa Dana Syariah yang melakukan investasi pada satu atau lebih Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Syariah Negara, dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade). Produk ini sangat fleksibel digunakan dalam rangka mempertemukan potensi pemodal baik institusi maupun ritel dengan pihak yang membutuhkan pendanaan, baik dalam skala ekonomi besar maupun bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat karena ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Selain itu, ada juga perubahan kriteria pembubaran Reksa Dana Syariah dengan menurunkan batas minimal dana kelolaan yang semula sebesar Rp25 miliar  menjadi Rp10 miliar. Peraturan ini diharapkan dapat lebih memberikan fleksibilitas Manajer Investasi untuk mengelola dana kelolaannya. (her)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS