BI Sosialisasikan Hedging Syariah

Pengelolaan risiko nilai tukar bagi perbankan dan nasabah syariah menjadi semakin penting. Hal ini tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan aset bank syariah beberapa tahun terakhir serta potensi peningkatan transaksi valas baik oleh perbankan maupun nasabah syariah seperti dana haji dan umroh.

Salah satu upaya untuk mitigasi risiko nilai tukar tersebut adalah melalui transaksi lindung nilai (hedging) sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/2/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal 26 Februari 2016 lalu dan Surat Edaran (SE) ekstern BI terkait repo syariah No. 18/11/DEKS tanggal 12 Mei 2016 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PBI dimaksud.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasinya, Bank Indonesia menyelenggarakan acara Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Hedging Syariah) di Jakarta. Acara yang dibuka langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendar, tersebut, dihadiri oleh kalangan perbankan, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, asosiasi, pemerintah dan lembaga terkait lainnya.“Hedging syariah ini diharapkan dapat menjadi stimulus perkembangan industri keuangan syariah Indonesia”, demikian harapan yang disampaikan Deputi Gubernur, Hendar dalam sambutannya.

Dia menambahkan, dari sisi korporasi maupun nasabah perorangan khususnya yang memiliki preferensi produk yang memenuhi prinsip syariah, hedging syariah menjadi solusi untuk mitigasi risiko nilai tukar. Sedangkan dari sisi perbankan, dengan memiliki instrumen ini akan membantu dalam pengelolaan risiko likuiditas dan risiko nilai tukar.

Hedging syariah juga diharapkan akan mendukung pendalaman pasar keuangan syariah Indonesia sehingga mendorong penerbitan sukuk valas di masa mendatang. "Pada akhirnya, pembiayaan syariah juga diharapkan dapat meningkat khususnya pada sektor-sektor produktif maupun proyek infrastruktur yan sedang digalakkan pemerintah”, jelasnya.

Hedging Syariah memiliki karakteristik yang unik. Pertama, hedging syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif sehingga wajib memiliki underlying. Kedua, transaksi ini hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa mendatang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan. Dan terakhir adanya penggunaan akad muwa’adah. Akad ini mengatur bahwa transaksi lindung nilai syariah akan didahului oleh forward agreement atau rangkaian forward agreement untuk melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.

Perjalanan munculnya instrumen lindung nilai syariah ini cukup panjang. Pada tahun 2012, instrumen ini pertama kali diusulkan oleh Bank Indonesia. Pada periode tahun 2012 sampai 2015, usulan tersebut dibahas bersama Working Group Perbankan Syariah dan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan akhirnya pada tanggal 2 April 2015, fatwa atas Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar diterbitkan MUI.

Ketersediaan instrumen pasar valas yang sesuai dengan prinsip syariah, merupakan salah satu bentuk dukungan BI terhadap pengembangan dan pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia. Dukungan lainnya ditunjukkan dengan kesetaraan kebijakan/regulasi BI baik kepada keuangan syariah maupun keuangan konvensional dan tersedianya operasi moneter syariah untuk pengelolaan likuditas valas. (her)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS