BI Kaji Repo Syariah

Bank Indonesia (BI) tengah mengkaji instrumen perjanjian tentang pembelian kembali (repo) syariah. Ada beberapa alasan yang membuat regulator perlu membuat instrumen repo syariah. Diantaranya adalah pola hubungan anak-induk dalam pengelolaan likuiditas tidak bisa seluruhnya mengatasi kebutuhan likuiditas bank syariah. Juga diperlukannya kemandirian dalam pengelolaan likuiditas akibat adanya kewajiban spin off UUS menjadi BUS.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, mengatakan, dibutuhkan alternatif instrumen pengelolaan likuiditas lain untuk mengakomodir kepentingan perbankan syariah. Diantaranya adalah repo antar bank sebagai instrumen pasar uang syariah.

Dia menyebutkan, dalam kondisi likuiditas ketat, bank syariah sering memperoleh dana mahal dari pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS). Terutama untuk bank yang tidak memiliki induk ataupun memiliki credit line dan credit limit terbatas.Hal itu tentunya akan mengganggu usaha bank syariah.

Disisi lain, bank sentral harus terus berupaya mendorong transaksi antar pelaku pasar. Sekaligus berupaya mengurangi transaksi porsi transaksi bank syariah dengan bank sentral, maupun Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) dengan bank induk. Transaksi dengan bank sentral adalah pilihan terakhir dalam pengelolaan likuiditas bank. "Itulah mengapa perlu instrumen repo syariah," jelas dia dalam seminar yang diadakan IAEI di Jakarta.

Repo syariah diyakini akan mengurangi credit risk. Dalam hal bank perepo tidak memenuhi janjinya, bank penerima repo akan memiliki Surat Berharga Syariah (SSB) yang direpokan.

Selain itu, Repo Syariah juga akan mendorong peningkatan kapasitas PUAS. Penyebabnya, transaksi Repo tidak diperhitungkan dalam credit limit transaksi PUAS karena credit risk sudah direduksi dengan SSB under repo. Tereduksinya credit risk akan mengurangi segmentasi antar pelaku pasar dan membuka kesempatan lebih luas untuk transaksi antar bank. Disisi lain, kapasitas PUAS dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan likuiditias antar pelaku dan jumlah SSB yang dimiliki.

Instrumen ini telah memperoleh fatwa DSN-MUI No.94/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Repo Surat Berharga syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah . (her)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS